Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diminta anggota DPRD untuk mengevaluasi penyelenggaraan Jakarta Fair yang dinilai telah meninggalkan marwah sebagai Pesta Rakyat Jakarta.
Golongan ekonomi menengah ke bawah sekarang berpikir ulang untuk mengunjungi gelaran pameran tahunan karena saking mahalnya tiket masuk, parkir kurang memadai, pungli, dan kemacetan.
Hal itu ditegaskan Wakil Ketua Komisi B (Bidang Perekonomian) DPRD DKI Jakarta Wahyu Dewanto yang menyesalkan pesta Pekan Raya Jakarta (PRJ) kini tak tersentuh masyarakat kecil.
“Bayangkan, tiket masuknya saja Rp 60. 000 per orang pada week end dan hari libur nasional. Sudah sangat banyak keluhan yang disampaikan masyarakat, mulai dari mahalnya tiket, kemacetan horor hingga berjam-jam, mahalnya jajaran, dan sebagainya,” kata Wahyu Dewanto mengkritik penyelenggara PRJ- PT JIEXPO di Gedung DPRD Jakarta, Selasa (1/7/2025).
Politisi Gerindra ini mendesak Pemprov DKJ agar mulai memikirkan untuk melanjutkan penyelenggaraan Pekan Raya Jakarta (PRJ). “Jakarta Fair ini awalnya melanjutkan program Pemprov DKI dengan nama PRJ yang juga sering dikonotasikan dengan kepanjangan dari Pesta Rakyat Jakarta. Namun makin ke sini, hajatan PRJ semakin meninggalkan sentuhan kerakyatan, semua serba mahal, tak terjangkau rakyat kecil,” tutur Wahyu yang sudah terpilih jadi Wakil rakyat Jakarta untuk tiga periode.
Menurut dia, sudah semestinya penyelenggara ( PT JIEXPO) berbenah diri mempersiapkan fasilitasnya dengan baik, serta menurunkan harga tiket dan parkir.
“Kalau MRT hingga Ancol sudah beroperasi, saya rasa Ancol bisa menjadi opsi untuk penyelengaraan PRJ,” saran Wahyu.
Ia mengingatkan Gubernur Jakarta agar marwah PRJ sebagai pesta hiburan untuk semua lapisan masyarakat dalam memperingati HUT Jakarta dapat dikembalikan.
“Kalau sekarang dengan harga tiket yang mahal hingga mencapai Rp 60 ribu per orang tentu sangat sulit dijangkau warga kurang mampu. Apalagi, itu hanya untuk masuk saja, untuk menikmati hiburan seperti pentas musik harus membayar lagi, begitu harga makanan juga mahal. Kasihan, rakyat jelata tak bisa menikmati pesta di kampung sendiri,” tuturnya.
Wahyu menambahkan, Pemprov DKI harus tetap merasa memiliki event PRJ dan melibatkan diri secara langsung. Sehingga, pihak swasta sebagai penyelenggara juga merasa diawasi dan meyakini bahwa sampai kapan pun PRJ ini tetap menjadi event Jakarta.
“Termasuk pelaku UMKM harus menjadi perhatian, jangan mereka menyewa stan dengan harga mahal. Sebab, dampaknya pasti mereka akan menaikkan harga jual produknya,” kata Wahyu.
